Heboh Vaksinasi Berbayar, Erick Thohir: Saya Pastikan Tidak Gunakan APBN

Menteri Negara BUMN Eric Tohir memastikan kerja sama vaksinasi, baik untuk badan hukum maupun perorangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Vaksinasi juga dilakukan sesuai dengan perintah Menteri Kesehatan saat ini.

Hal itu disampaikan Eric usai rapat koordinasi yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Menteri Kesehatan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung dan Kepala Badan Keuangan Badan Pengawas (OJK) sore ini (7 Desember).

“Semua vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi resiprokal tidak menggunakan vaksin yang berasal dari vaksin yang dialokasikan untuk program vaksinasi pemerintah. Selain itu, vaksin yang diperoleh melalui donasi atau hibah dari kerja sama bilateral dan multilateral, seperti hibah dari UEA dan melalui GAVI/COWACS, tidak boleh digunakan, kata Eric.

Baca Juga : Vaksin Berbayar, DPR : Amerika Menggratiskan Semua 

Vaksinasi gotong royong itu sendiri merupakan kelanjutan dari program vaksinasi gotong royong yang diatur dalam Permenkes No. 19 Tahun 2021 yang disahkan pada 5 Juli 2021. Permenkes itu sendiri merupakan perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 untuk memberikan pilihan atau peluang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Ia juga menyatakan, seluruh dana vaksinasi gotong royong tidak pernah digunakan dari APBN. Saat membeli dan memperkenalkan vaksin, keuangan perusahaan dan pinjaman perusahaan yang disediakan oleh perusahaan farmasi negara digunakan.

“Tentu saja tanpa menggunakan dana dari APBN. Sedangkan biaya individu untuk vaksinasi Gotong Royong didasarkan pada kewajaran harga vaksinasi yang akan ditinjau oleh BPKP,” kata Eric.

Lagi Trending :  Jadi Solusi Saat Masa Pandemi KTA Standard Chartered Bank

Menteri Eric menekankan pentingnya gotong royong dalam keadaan darurat PPKM ini. Apalagi mengingat angka kematian terus meningkat menjadi 66.464 per 11 Juli 2021, dan angka kematiannya 2,63%, lebih dari 2,16% secara global.

Baca Juga : Soal Vaksin Berbayar, Komisi IX DPR Akan Cecar Menkes dalam Raker Hari Ini

“Oleh karena itu, sejalan dengan amanat kita dan implementasi Permenkes 19 Tahun 2021, vaksinasi resiprokal bagi individu merupakan dukungan untuk percepatan vaksinasi guna mencapai herd immunity dan menyelamatkan nyawa. Orang-orang sekarang memiliki opsi tambahan untuk mengakses vaksinasi. Ini merupakan bentuk gotong royong, kerjasama yang bisa dilakukan masyarakat di saat yang sulit ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu hasil rapat koordinasi sore ini adalah kesepakatan tentang hal-hal baru terkait gotong royong penerima vaksinasi untuk perorangan. Semua individu penerima vaksinasi gotong royong harus diasuransikan oleh badan komersial atau lembaga tempat mereka bekerja.

“Tentunya data yang akan digunakan adalah data dari pelaku usaha atau lembaga yang sudah terdaftar untuk vaksinasi melalui Kadin dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini akan dijelaskan lebih detail dalam sosialisasi vaksinasi individu dan gotong royong,” pungkasnya. …

Baca Juga : BLT Cair Minggu Ini, Berikut Cara Mendapatkan Bansos Tunai Terbaru