Vaksin Berbayar, DPR : Amerika Menggratiskan Semua

JAKARTA – Pemerintah mencanangkan kebijakan vaksin berbayar yang diterapkan oleh cucu perusahaan Kimia Farma Diagnostik (KFD) itu melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19/2021. Meski Kimia Pharma mengumumkan penundaan pelaksanaannya yang semula dijadwalkan akan dimulai pada Senin, 12 Juli 2021, kebijakan tersebut tetap mendapat kritikan keras dari Komisi IX DPR.

Komisioner IX PAN DPR Intan Fawzi menjelaskan, awalnya Komisi IX DPR meminta petunjuk teknis (juknis) vaksin Covid-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan 28/2020 yang ditandatangani Menteri Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kemudian ada perubahan kedua, Permenkes 10/2021, yang membuat vaksin kolaboratif tersedia, tetapi belum beredar di pasaran. Karena untuk percepatan vaksinasi, biaya ditanggung oleh Badan Usaha. Dan sekarang ada lagi keputusan perubahan Menteri Kesehatan 19/2021, yang menyatakan bahwa Anda dapat memvaksinasi orang dengan biaya Anda sendiri.

Baca Juga : Soal Vaksin Berbayar, Komisi IX DPR Akan Cecar Menkes dalam Raker Hari Ini

“Dan itu ditandatangani pada Senin 5 Juli 2021, padahal Komisi IX kita sehari dengan Menkes dari pagi sampai sore tidak ada yang dialihkan. Artinya, perubahan Permenkes itu tidak disampaikan pada hari pertemuan kami. dan itu juga ditandatangani pada hari yang sama. Jadi kami sebagai fungsi DPR memantau dan meminta untuk membatalkan ini,” kata Intan saat dihubungi, Senin 12 Juli 2021. Baca juga: Soal vaksin berbayar, Kejaksaan Agung Nyatakan Darurat Non Komersialisasi

“Jadi besok kita ada workshop, insya Allah, dan kalau lihat diagramnya lumayan karena harga per takarannya Rp 321.000 lalu dikalikan dua, ada juga service charge Rp 117. ribu, jadi angkanya 879.140 rupiah,” lanjutnya.

Kemudian, lanjut Intan, vaksinasi berbayar ini dilakukan oleh Kimia Farma Diagnostika yang perusahaannya sempat bermasalah saat melakukan antigen smear di Bandara Kualanamu Medan, mungkin mereka masih ingat kejadian dengan menggunakan antigen smear lebih dari 30.000 korban.

Baca Juga : Bagikan Bansos yang Cair di Bulan Juli, Pantengin Rekening!

“Artinya Kualanamu belum selesai, menurut saya tidak bisa selesai hanya dengan mengganti direksi saja,” ujarnya.

Bendahara DPP PAN juga menanyakan bagaimana, sesuai rencana pemerintah, vaksinasi ini awalnya tidak dibayar dan sekarang dilakukan vaksinasi berbayar untuk individu, lalu apa tanggung jawabnya jika nanti dialihkan ke pihak ketiga. Karena ini masa pandemi, saat kesehatan adalah hak masyarakat, ditambah ada kerusuhan terkait kondisi pandemi yang tidak pernah memiliki tingkat penularan yang rendah. Meski sempat ditunda, hal itu tak membuat masyarakat lega.

“Kimia Pharma mengumumkan penundaan vaksinasi berbayar, yang seharusnya dimulai hari ini. Tentu saja, saya mendesak untuk membatalkannya karena kondisi saat ini. Bukan hanya latency, karena hanya data dan sebagainya. , Anda hanya dapat membayar untuk negara bagian dan struktur bisnis. Tidak ada yang diambil dari rakyat,” bujuk Intan.

Baca Juga : BLT Cair Minggu Ini, Berikut Cara Mendapatkan Bansos Tunai Terbaru

Anggota DPRD Depok-Bekasi Dapil mengakui, jelas Komisi IX DPR telah melakukan penipuan terhadap Permenkes ini karena Menteri Kesehatan tidak pernah menjelaskan atau menyebutkannya. Sementara itu, masalah pemerataan vaksin ini adalah 15 juta orang menerima 2 dosis baru, dan 38 juta hanya menerima tahap pertama.

Masih banyak lagi yang bisa dikembangkan, kata Intan. Bukan menjual ke orang. Selain itu, tampaknya tidak ada negara yang membayar vaksinasi. Baca juga: Kehebohan Dirut Kimia Pharma Gara-gara DPR?

“Bahkan Amerika liberal. Ini adalah negara-negara liberal. Mereka tidak membayar semuanya. Bahkan orang asing yang datang ke negara mereka divaksinasi. Karena tujuannya adalah herd immunity dalam konteks pandemi, dan itu harus menjadi pedoman,” ujarnya.

“Ini darurat kesehatan, kecuali vaksinasi jaringan diulang dan dilakukan, ini dalam rangka herd immunity, sehat itu tujuannya,” pungkas Ketua Umum PAN.

Baca Juga : Begini Cara Mencairkan Bansos Tunai Rp600 Ribu