Pemerintah Dorong Masyarakat Bijak Dalam Berekspresi di Dunia Maya

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak dasar yang diakui dalam negara hukum yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi sejak kemerdekaan dimulai pada tahun 1945.

Pada tahun 2008, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Dengan undang-undang ini, diharapkan ruang digital menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih beretika, dan lebih produktif.

Seiring dengan perkembangan dinamika sosial di dunia digital, beberapa pasal dalam UU ITE justru dianggap karet dan memiliki beberapa interpretasi. Pada Februari 2021, pemerintah telah membentuk Tim Revisi UU ITE dan Tim Pedoman Interpretasi, yang diharapkan menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat demokrasi, melindungi kebebasan sipil dan pers, serta menghindari penyalahgunaan yang tidak semestinya.

Dalam rangka menegakkan amanat UUD 1945 tentang kebebasan berekspresi, upaya juga terus dilakukan untuk meningkatkan literasi digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berekspresi secara bijak dan positif.

Untuk mendukung hal tersebut, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyelenggarakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan topik kebebasan berekspresi di era digital, pada Rabu, 23 Juni 2021.

Acara dilaksanakan secara online melalui platform aplikasi Zoom Meeting dan dapat diikuti secara live streaming melalui channel YouTube Pimpinan Umum IKP Kominfo.

Beberapa pembicara hadir antara lain Josua Sitompul, S.H., M.M., PhD. (Koordinator Hukum dan Kerjasama Kemkominfo), Achsanul Habib (Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri), Kombespol Dani Kustoni, SH, SIK, M.Hum., (Kasubdit III Dittipitsiber Bareskrim Polri) , dan Septiaji Eko Nugroho ( Ketua Presidium MAFINDO) dan dibuka dengan sambutan dari Drs. Bambang Gunawan, M.SI (Direktur Informasi Politik dan Komunikasi, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika).

See also  Terbukti Bayar!! Aplikasi Penghasil Uang Digital Terbaru 2021

Dalam sambutannya, Bambang Gunawan mengatakan bahwa kondisi internet di Indonesia saat ini seperti pisau bermata dua bagi penggunanya, khususnya Generasi Y atau Milenial yang mayoritas pengguna internet.

“Banyak informasi positif yang tersedia di internet, tetapi di sisi lain internet, khususnya media sosial, dibanjiri informasi negatif, antara lain lelucon tentang COVID-19, vaksin, ujaran kebencian, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. . Bahkan Microsoft mengatakan bahwa warga negara Indonesia memiliki tingkat kesopanan digital yang rendah dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

Bambang juga menyampaikan apresiasi kepada Polri melalui Virtual Police yang menciptakan ruang digital yang kondusif, Kementerian Luar Negeri yang secara aktif berkomitmen terhadap kebebasan berekspresi Indonesia di luar negeri, dan MAFINDO membantu mengedukasi masyarakat dalam memerangi hoax dan Kebencian.

Dalam ekspresinya, Josua Sitompul meyakini bahwa implementasi terjadi secara alami melalui konten yang menciptakan persepsi atau upaya untuk menafsirkan, menafsirkan, dan menafsirkan. Menurutnya, ekspresi di dunia maya juga terkait dengan postmodernisme atau post-truth, di mana ada anggapan bahwa tidak ada kebenaran mutlak dan juga ada etika subjektif.

“Jadi begitu banyak aspek yang mempengaruhi kebebasan berekspresi seseorang, semakin jelas bahwa perlu adanya kerangka hukum yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut sehingga orang dapat tetap bebas berekspresi tetapi tidak melanggar kebebasan berekspresi dari orang lain. ,” kata Yosua.

Ia juga mengatakan bahwa jika dicermati, tujuan UU ITE adalah untuk merespon perkembangan teknologi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik khususnya pemerintahan, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, serta mengembangkan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum. untuk pengguna dan administrator.

Achsanul Habib juga hadir, yang mengatakan bahwa sudah ada yang disebut pelapor khusus dalam mekanisme HAM PBB yang akan mengimplementasikan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam disampaikan Resolusi tersebut menyatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah jantung dari hak asasi manusia.

See also  Cegah Pencurian Data 8 Aplikasi Android Ini Harus Dihapus

“Namun di sisi lain, kebebasan berekspresi tidak independen, itu terkait dan tumpang tindih dengan hak dan organ manusia lainnya,” katanya.

Achsanul juga menilai racun utama yang mengancam kebebasan berekspresi, terutama di masa pandemi, adalah disinformasi. Menurut dia, negara harus bisa memastikan perusahaan media bisa berbisnis sesuai prinsip

Hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, bukanlah media untuk menyebarkan disinformasi.

Mengenai perlindungan yang dapat ditawarkan di dunia maya dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, Dani Kustoni mengatakan bahwa melalui program kampanye cyber, melalui transformasi operasional dan transformasi layanan publik, melalui optimalisasi kampanye cyber, kehadiran Polisi virtual dan mempromosikan langkah-langkah keadilan restoratif. , dan juga melalui pelibatan tokoh masyarakat.

Kampanye siber Dittipidsiber hadir di kanal SiberTV, portal Patrolisiber.id, optimalisasi media sosial di seluruh jajaran polisi siber dan juga peringatan polisi virtual.

“Peringatan polisi virtual kami tidak sebatas subjektivitas polisi itu sendiri, tetapi kami tentu sangat berhati-hati saat menyampaikan atau memberikan intelijen melalui peringatan,” katanya.

Septiaji Eko Nugroho percaya bahwa internet memiliki banyak aspek positif, tetapi juga mengatakan bahwa akan ada masalah di sana jika budaya dan etika tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam dunia digital. Salah satu contohnya adalah hasil survei yang menemukan bahwa pengguna internet Indonesia adalah yang paling tidak sopan di Asia Tenggara.

Ditambahkannya, pengguna internet di Indonesia masih dirundung penyebaran berita bohong di media sosial.

“Tahun 2018 ada sekitar dua sampai tiga berita bohong setiap hari, lalu di tahun politik, di tahun pemilu 2019, ada 1.200 berita bohong yang beredar di masyarakat kita, yang dominan adalah isu politik. Sekarang, di tahun dari pandemi 2020, laporan palsu meningkat setiap hari menjadi rata-rata enam hoax dan didominasi oleh masalah kesehatan, “jelasnya.

See also  7 Rekomendasi Air Purifier Terbaik dari Berbagai Harga

Menurutnya, kita perlu khawatir tidak hanya soal angka, tetapi juga ketika konten negatif bisa berdampak langsung pada masyarakat kita dan merusak mental bangsa.

Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dihadiri lebih dari 350 peserta yang tergabung melalui Zoom Meeting. Mengutip Bambang Gunawan dalam sambutannya, “Semoga kegiatan (amal) ini membawa manfaat besar dan positif bagi kita, masyarakat dan negara.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.